Profil Distaru

PROFIL



DINAS PENATAAN RUANG



VISI DAN MISI



Dinas Penataan Ruang mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Bandung yang memiliki:





VISI

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG 

YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”



MISI



1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing



2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih.



3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan



4. Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan



5. Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi.



Dinas Penataan Ruang mendukung Misi 4 yaitu

MEWUJUDKAN BANDUNG NYAMAN MELALUI PERENCANAAN TATA RUANG, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SERTA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN



Tujuan Distaru



Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan



Sasaran Distaru



Meningkatnya Tata Ruang Kota yang  Aman, Nyaman dan Berkelanjutan.



GAMBARAN UMUM



      Dinas Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1383 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Dinas Penataan Ruang mulai beroperasional sejak tahun 2017 



         Sebelumnya Dinas Penataan Ruang merupakan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung dan juga Peraturan Walikota Bandung No.474 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Satuan Organisasi



      Dinas Penataan Ruang (Distaru) merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menyelanggarakan urusan pemerintah bidang penataan ruang dan pengelolaan pemakaman.



      Dinas Penataan Ruang berlokasi di Jalan Cianjur No.34 Kota Bandung dan pada saat ini Distaru dipimpin oleh Bapak  H. Iskandar Zulkarnain, ST.,MM dan didamping oleh Bapak Chairul Anwar sebagai Sekretaris Dinas.



Sekretariat membawahkan :




  1. Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Data Informasi

  2. Sub Bagian Program dan Keuangan



Dinas Penataan Ruang memiliki  3 Bidang yaitu :




  1. Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota yang membawahkan :




  1. Seksi pengukuran dan Pemetaan ;

  2. Seksi Perencanaan dan Pengmabngan Tata Ruang Kota;

  3. Seksi Perencanaan Prasarana Kota.




  1. Bidang Pemanfaatan Ruang Kota yang membawahkan :




  1. Seksi Penataan Bangunan dan Arsitektur Kota;

  2. Seksi Pengelolaan Teknis Bangunan Negara;

  3. Seksi Elemen dan Dekorasi Kota.




  1. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota, yang membawahkan:




  1. Seksi Pengawasan dan Tata Ruang dan Bangunan;

  2. Seksi Pengusutan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan;

  3. Seksi Dokumentasi dan Evaluasi Tata Ruang dan Bangunan.




  1. Unit Pelaksana Teknis (UPT)


    1. UPT 1 terdiri dari TPU Cibarunay, TPU Sirnaraga dan TPU Pandu

    2. UPT 2 terdiri dari TPU Rancacili, TPU Gumuruh, TPU Ciburuy, TPU Maleer

    3. UPT 3 terdiri dari TPU Cikutra, TPU Nagrog, TPU Cikadut

    4. UPT 4 terdiri dari TPU Legok Ciseureuh, TPU Astana Anyar, TPU Babakan Ciparay



  2. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional



Dinas Penataan Ruang melayani pembuatan Keterangan Rencana Kota, Verifikasi Hasil Ukur dan Rekomendasi Teknis Bangunan Gedung, Informasi Rencana Kota dll.



Selain itu untuk UPT Pemakaman Distaru menyediakan pelayanan penyediaan lahan makam, penggalian, pengurugan, makam tumpang dan juga ambulance. Program Walikota untuk warga tidak mampu dapat akan mendapatkan pembebasan biaya pemakaman sesuai dengan persyaratan.



TUGAS DAN FUNGSI



Dinas Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan pengelolaan pemakaman. 

Dinas Penataan Ruang menyelenggarakan Fungsi :




  1. Perumusan Kebijakan lingkup penataan ruang dan pemakaman 

  2. Pelaksanaan kebijakan lingkup penataan ruang dan pemakaman 

  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penataan ruang dan pemakaman 

  4. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penataan ruang dan pemakaman 

  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



LOGO





LOKASI DAN KONTAK



Kantor Dinas Penataan Ruang



Bertempat di Jl.Cianjur No.34



Bandung – (kode posnya brp?)



No Telp : 022-7217451



FAX       : 022-7278801



IG           : @distaru.bdg



Twitter : @distaruBDG



 



STRUKTUR ORGANISASI





 



Pemerintah dan badan publik mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mengingat informasi sebagai hak dasar manusia, pemerintah harus membuka layanan dan akses informasi bagi masyarakat yang ingin memperolehnya.Kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan informasi bagi masyarakat tertuang dengan jelas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU tersebut mengatur dengan spesifik tentang kewajiban-kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi publik sesuai dengan klasifikasinya. Diantaranya, informasi berkala, informasi serta merta,  dan informasi setiap saat.. UU KIP membuka ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dengan hak-haknya. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan akan menjadi lebih terbuka karena informasi publik dapat diakses sesuai ketentuang UU.



Era keterbukaan informasi sebagai tanda positif terhadap kemajuan bangsa. Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkewajiban menyediakan layanan informasi bagi seluruh warga Negara.  Badan publik juga berkewajiban mengumumkan informasi yang sifatnya serta merta, reguler dan berkala. Akan tetapi, sesuai dengan amanat UU KIP tersebut, tidak semua informasi dapat diakses oleh publik, mengingat terdapat macam-macam informasi yang menjadi rahasia negara atau jika informasi dimaksud mengandung pengaruh tidak baik bagi negara, maka hal tersebut tidak boleh diakses oleh masyarakat umum karena dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan.



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Penataan Ruang (DISTARU) Kota Bandung dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . PPID Pembantu dibentuk sesuai  Peraturan Wali Kota Nomor 1340 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 480/Kep.021-Diskominfo/2018 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung  dan diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung Nomor 800/834-DISTARU Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penataan Ruang Kota Bandung.



Pelayanan informasi publik di DISTARU Kota Bandung diselenggarakan dengan mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, bahwa:




  1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

  2. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

  3. Informasi Publik yang dikecualikan merupakan informasi publik yang tidak bisa diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH, PPID Pembantu bertugas: 



a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; 



b. menyampaikan informasi dan dokumentasi  kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau  sesuai kebutuhan; 



c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 



d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;



e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah  dilingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi  publik; dan



f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengankebutuhan.



JENIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK





Formulir Permohonan Informasi Publik 



Hak Pemohon Informasi Publik:




  1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;

  2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

  3. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

  4. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Kewajiban Pengguna Informasi Publik:




  1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

  2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendirii maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



 



Dinas Penataan Ruang Kota Bandung



Jl. Cianjur No. 34 Bandung 420171 Jawa Barat
Telp. (022) 7217451 / Fax. (022) 7278801
Whatsapp Teks 082240791234
distaru@bandung.go.id / distaru.bdg@gmail.com